Kalurahan Poncosari

PoncoWarta - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Poncosari melaksanakan pertemuan bersama dengan pihak terkait dalam penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kalurahan Poncosari. Dilaksanakan pada hari senin (10/03/2025) giat pertemuan dihadiri oleh Panewu Srandakan bersama dengan Panewu Anom, TKPK, TKSK, Pendamping PKH, Lurah Poncosari bersama dengan Kamituwa dan staf serta dukuh.

Dalam sambutannya, H Supriyanto selaku Lurah Poncosari menyampaikan rasa terimakasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan ini. Beliau berharap dengan adanya tindak lanjut penanganan kemiskinan ekstrem tingkat Kalurahan ini dapat menghasilkan data miskin ekstrem yang benar-benar tepat sasaran.

Selaku Panewu Srandakan, Sarjiman S.IP, ME mengapresiasi terkait partisipasi pihak kalurahan dan pihak terkait lainnya dalam mengupayakan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kapanewon Srandakan khususnya di wilayah Kalurahan Poncosari. Beliu menekankan bahwasannya data warga maiskin ekstrem ini nantinya dapat mendapatkan hasil real di lapangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sambutan selanjutnya Panewu Anom Karjiyem S.SI.T S.Pd M.Kes menekankan terkait dengan kepemilikan PBI terhadap para penyandang miskin ekstrem untuk dapat bisa mendapatkan layanan PBI.

Sebagai inti pembahasan penanganan miskin ekstrem, Heni Setyaningrum selaku TKPK menjelaskan mengenai data warga masyarakat miskin ekstrem di wilayah kalurahan poncosari yang berjumlah 92 KK. Dasri 92 KK tersebut, diharapakan dapat di verifikasi dan validasi ulang oleh para dukuh sehingga nantinya data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dalam daftar miskin ekstrem tersebut diharapkan para dukuh dapat memberikan intervensi sesuai dengan kriteria hal yang akan didapatkan oleh para terdaftar miskin ekstrem.

Selanjutnya Pendamping PKH dalam kesempatan ini juga menyampaikan mengenai DTSEN. Dijelaskan bahwasannya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Data dari DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. DTSN ini digadang lebih valid dan akurat. Sebab, hasil integrasi dari sejumlah basis data. Seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain itu juga ada integrasi dengan data BKKBN, Pertamina, PLN, dan lainnya. Tak heran, pembaruan data ini bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan berkeadilan. Sebagai tindak lanjut dari adanya DTSEN ini, para pendamping PKH mempunyai tugas untuk melakukan kunjungan lapangan terhadap warga yang telah terdaftar dalam DTSEN.